Berilah tanda silang pada a, b, c, dan d pada jawaban yang paling benar
1.
Hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalah pengertian ….
A.
Daerah otonom C. Kewenangan daerah
B.
Otonomi daerah D. Tugas pembantuan
2.
Penyelenggaraan
otonomi daerah diatur dalam Ketetapan MPR RI No. ….
A.
XV/MPR/1997 C. XV/MPR/1998
B.
XVI/MPR/1997 D. XVI/MPR/1998
3.
Pemerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini tercantum
dalam ….
A.
UUD 1945 Pasal
18 Ayat (2)
B.
UUD 1945 Pasal
19 Ayat (2)
C.
UURI No. 32
Tahun 2004 Pasal 18
D.
UURI No. 32
Tahun 2004 Pasal 19
4.
Tugas
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa untuk ….
A.
Mengurus
kepentingan masyarakat
B.
Mengurus urusan
pemerintahan
C.
Menyelenggarakan
otonomi daerah
D.
Melaksanakan
tugas tertentu
5.
Tujuan
desentralisasi politik adalah ….
A.
Memberikan
kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana
B.
Menyalurkan
semangat demokrasi secara primitif di masyarakat
C.
Lebih
memberikan tanggungjawab yang berkaitan dengan sector publik
D.
Menyelenggarakan
pemerintahan secara efektif dan efisien
6.
Alasan
penggantian UURI No. 22T 1999, antara lain ….
A.
Rakyat belum
mampu melaksanakannya secara utuh
B.
Akan terjadi
pemborosan anggaran daerah
C.
Membatasi
kewenangan pemerintah daerah
D.
Meningkatkan
potensi daerah
7.
Dalam
menyelenggarakan otonomi daerah harus berpegang pada tiga asas, yaitu ….
A.
Sentralisasi,
desentralisasi, dan dekonsentrasi
B.
Desentralisasi,
dekosentrasi, dan tugas pembantuan
C.
Dekosentrasi,
tugas pembantuan, dan otonomi luas
D.
Otonomi daerah,
otonomi luas, dan otonomi bertanggung jawab
8.
Hakikat otonomi
daerah adalah ….
A.
Daerah berhak
membentuk sendiri pemerintah daerah
B.
Daerah berhak
mengatur urusan rumah tangga sendiri
C.
Pemerintah
daerah membantu pemerintah pusat
D.
Pemerintah
pusat tidak berhak mencampuri daerah
9.
Daerah yang
secara utuh melaksanakan asas desentralisasi adalah ….
A.
Desa B. Kota C. Provinsi D.
Kota/ kabupaten
10. Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, terdapat daerah
yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, yaitu ….
A.
Indonesia
bagian timur C. Sulawesi
Tenggara
B.
Kalimantan
Timur D. Nangroe
Aceh Darussalam
11. Tugas dan wewenang kepala daerah, antara lain ….
A.
Meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat
B.
Menyusun
anggaran pendapatan daerah
C.
Menyusun dan
menetapkan peraturan daerah
D.
Mengupayakan
terlaksananya kewajiban daerah
12. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan/ atau
daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud ….
A.
Otonomi yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab
B.
Pemberdayaan
seluruh lapisan masyarakat
C.
Penyerahan
wewenang dalam pemerintahan
D.
Kesetaraan
hubungan pemerintah pusat dan daerah
13. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah,
antara lain ….
A.
Terjaminnya
kesejahteraan seluruh rakyat di daerah
B.
Tetap tegaknya
peraturan perundangan di negara RI
C.
Terkait erat
dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah
D.
Terjaminnya
kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan
14. Kewenangan membuat kebijakan daerah tidak dimaksudkan untuk ….
A.
Memberi
pelayanan C.
Meningkatkan peran serta
B.
Pemberdayaan
masyarakat D. Menangani
pemerintahan
15. Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun ….
A.
1998 B. 1999 C. 2000 D.
2001
16. Asas umum dalam penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut, kecuali
….
A.
Asas
kepentingan umum C. Asas
profesionalitas
B.
Asas kepastian
hokum D. Asas kemandirian
17. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk ….
A.
Meningkatkan
daya saing antar daerah
B.
Meningkatkan
kepercayaan pada daerah
C.
Mengembangkan
kehidupan demokrasi
D.
Meningkatkan
kesejahteraan pemerintah pusat
18. Lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan dengan sektor publik
dan sektor privat adalah tujuan ….
A.
Desentralisasi
politik C. Desentralisasi
fiskal
B.
Desentralisasi
ekonomi D. Desentralisasi
administrasi
19. Berikut tidak termasuk hal-hal yang mendasar dalam UU No. 32 tahun
2004, yaitu ….
A.
Mengembangkan
peran dan fungsi DPRD
B.
Meningkatkan
kemampuan kepala daerah
C.
Menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas
D.
Meningkatkan
peran serta masyarakat
20. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah digunakan prisip ….
A.
Otonomi
seluas-luasnya dan otonomi nyata
B.
Otonomi nyata
dan desentralisasi
C.
Kepercayaan dan
kemandirian
D.
Otonomi nyata
dan tugas pembantuan
21. Urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah
sebagai berikut, kecuali ….
A.
Pertahanan dan
keamanan C.
Kesejahteraan dan politik dalam negeri
B.
Moneter dan
fiskal nasional D. Agama,
yustisi, politik luar negeri
22. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah di atur dalam
UU. No. 32 Tahun 2004 pasal ….
A.
10 Ayat (3) C. 13 Ayat (2)
B.
10 Ayat (4) D. 13 Ayat (3)
23. Urusan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah yang
bersangkutan merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat ….
A.
Wajib B. Pilihan C. Alternatif D.
Wajar
24. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur
dalam Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, antara lain ….
A.
Pengendalian
lingkungan hidup
B.
Pelayanan
administrasi
C.
Pelayanan
bidang ketenagakerjaan
D.
Ikut serta
dalam pertahanan kedaulatan negara
25. Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
terdiri ….
A.
Dinas daerah
dan sekretaris daerah
B.
Gubernur, dinas
daerah, dan sekretaris daerah
C.
Bupati atau wali
kota dan perangkat daerah lainnya
D.
Gubernur,
bupati atau wali kota dan perangkat daerah
26. Maksud dari tujuan perbuatan kebijakan publik adlah sebagai
berikut, kecuali ….
A.
Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
B.
Melindungi hak
masyarakat
C.
Mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat
D.
Memberikan
kekuasaan tanpa batas pada daerah
27. Menaati peraturan daerah berarti menerima dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah tersebut merupakan ….
A.
Kebulatan
pendapat penyelenggara pemerintah
B.
Kesepakatan
bersama seluruh rakyat
C.
Kebulatan
pendapat dari pimpinan daerah
D.
Kesepakatan
seluruh rakyat melalui wakilnya di DPRD
28. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila ….
A.
Dinyatakan
telah berlaku
B.
Diajukan atau
diputuskan dalam sidang DPRD
C.
Diumumkan
kepada masyarakat umum
D.
Disetujui DPRD
dan disahkan kepala daerah
29. Pelaksanaan otonomi daerah dirasa lebih memberatkan bagi pemerintah
daerah yang ….
A.
Memiliki jumlah
penduduk yang besar
B.
Memiliki
wilayah yang luas
C.
Tidak memiliki
sumber pendapatan daerah
D.
Wilayahnya
tidak memiliki lahan yang cukup
30. Makna kesanggupan dalam berperan serta untuk pelaksanaan
pembangunan adalah ….
A.
Kesanggupan
dalam mengisi pembangunan disegala bidang
B.
Kesediaan dalam
membantu pemerintah mensukseskan pembangunan nasional
C.
Kesediaan dan
kemampuan berperan serta untuk melaksanakan pembangunan
D.
Kepercayaan
pada diri sendiri dan kesediaan dalam melaksanakan pembangunan
31. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan
public di daerah sangat penting karena ….
A.
pemerintahan
akan mudah memaksa masyarakat agar mematuhi kebijakan politik tersebut
B.
pemerintah dan
masyarakat harus bekerjasama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
C.
masyarakat
berhak menuntut segala kebutuhannya pada pemerintah
D.
masyarakat adalah
objek pelaksananaan kebijakan publik
32. Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintah adalah ….
A.
membantu
petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk
B.
melaksanakan
sistem keamanan lingkumgan di kampungnya
C.
membentuk
kelompok organisasi karang taruna
D.
memelihara dan
ikut melestarikan hewan langka
33. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh
….
A.
Badan
Perwakilan Desa
B.
Lembaga
Musyawarah Desa
C.
anggota
masyarakat desa
D.
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa
34. Sukses tidaknya pembangunan nasional sangat bergantung pada ….
A.
pemerintah
B.
bangsa/negara
C.
masyarakat
D.
segenap masyarakat
Indonesia
35. keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan
sosial sangat ditentukan oleh ….
A.
sarana dan
prasarana yang ada
B.
kemajuan
teknologi modern
C.
besarnya dana
yang tersedia
D.
partisipasi
seluruh warga negara dan pemerintah
36. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public
adalah ….
A.
memberi
kesaksian dalam dengar pendapat public
B.
ikut serta
dalam berdemonstrasi
C.
menulis surat
kepada angota dewan
D.
berusaha
meyakinkan pemerintah yang terkait agar menyetujuinya
37. Sumber dana utama bagi pembangunan nasional di Indonesia yang
berasal dari rakyat terutama ….
A.
devisa impor
B.
ekspor-impor
C.
jasa
D.
pajak
38. Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di sekolah,
contohnya ….
A.
peserta didik
membantu guru dalam penyusunan silabus untuk pembelajaran
B.
peserta didik
melaksanakan kebersihan kelas sesuai jadwal piket yang berlaku
C.
peserta didik
mengatur keperluan uang saku sendiri untuk membantu orang tua
D.
organisasi
siswa intra sekolah (OSIS) menyusun jadwal pelajaran sendiri
39. Sikap mengembangkan kemampuan diri dalam pembangunan, antara lain
….
A.
suka bekerja
keras untuk mengambil hati pemimpin
B.
menuntut
dikembangkannya sikap demokratis
C.
mengembangkan
usaha untuk meraih keuntungan
D.
mengembangkan
kecerdasan yang tinggi
40. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri
adalah negara kesatuan dengan sistem ….
A.
sentralisasi
B.
desentralisasi
C.
dekosentrasi
D.
otonomi
41. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh
gubernur di daerah dalam bentuk ….
A.
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
B.
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
C.
pendapatan asli
daerah
D.
pinjaman luar
negeri
42. Berikut yang bukan merupakan pendapatan asli daerah adalah
….
A.
retribusi
B.
jasa giro
C.
pendapatan
bunga
D.
pajak listrik
43. Peraturan calon independen tentang bupati/walikota, gubernur bahkan
presiden dan wakil presiden yang ternyata menimbulkan pro dan kontra merupakan
tanggung jawab …
A.
presiden
B.
Mahkamah
Konstitusi
C.
Mahkamah Agung
D.
partai politik
44. Kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak disebut ….
A.
kebijakan
moneter
B.
kebujakan luar
negeri
C.
kebijakan
publik
D.
kebijakan
fiskal
45. Peraturan Pemerintah N0. 104 Tahun 2004 mengatur tentang ….
A.
Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah
B.
Dana
Perimbangan
C.
Tugas
Pembantuan
D.
Pinjaman Daerah
46. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD, kecuali ….
A.
memilih anggota
MPR yang berasal dari utusan daerah
B.
melaksanakan
pengawasan pelaksanaan peraturan daerah
C.
menampung dan
menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat
D.
membuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
47. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari …
A.
pimpinan,
komisi dan panitia anggaran
B.
pimpinan, wakil
pimpinan dan komisi
C.
ketua, komisi
dan panitia khusus
D.
pimpinan,
komisi dan panitia ad hoc
48. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan dalam semangat negara ….
A.
Federasi
B.
Kesatuan
C.
Serikat
D.
Konfederasi
49. Berikut ini adalah daerah provinsi di wilayah negara Indonesia yang
merupakan hasil pemekaran setelah diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah yang
baru, kecuali …
A.
Bangka Belitung
B.
Maluku Utara
C.
Naggroe Aceh
Darussalam
D.
Banten
50. Respon masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik, terbagi tiga,
yaitu positif, negatif dan antisipatif. Respon positif masyarakat dapat
dilakukan dengan cara ….
A.
menyampaikan
saran dan usul secara lisan maupun tulisan
B.
menolak
peraturan karena tidak sesuai dengan keinginannya
C.
tidak mendukung
atau menolak peraturan perundangan
D.
menolak karena
dapat merugikan kepentingannya
51. Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah ada
yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Perda yang tidak tertulis dinamakan
….
A.
konvensi
B.
konvensitas
C.
konferensi
D.
konfeksi
52. Dalam pemilihan kepala daerah, asas pemilihan umum yang dipakai
adalah ….
A.
luber dan tegas
B.
luber dan
jurdil
C.
keadilan dan
demokratis
D.
kejujuran dan
transparansi
53. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berlaku di tingkat provinsi,
kabupaten/kota, tetapi juga berlaku di tingkat desa, dimana kepala desa tidak
lagi menjadi bawahan camat, tetapi langsung menjadi bawahan ….
A.
BPD
B.
wedono
C.
wali kota
D.
bupati
54. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah diberi
kewenangan yang luas dalam hal ….
A.
mengelola
daerah sesuai potensi yang dimiliki
B.
politik luar
negeri yang bebas aktif
C.
pembuatan
kebijakan moneter dan fiskal
D.
pembuatan
kebijakan dalam bidang hankam
55. Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik
luar negeri, hankam, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lainnya
yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah disebut ….
A.
otonomi nyata
B.
otonomi pusat
C.
otonomi luas
D.
otonomi daerah
56. Sasaran yang ingin dicapai dalam otonomi daerah adalah seperti
berikut, kecuali ….
A.
menghabiskan
potensi daerah yang bersangkutan
B.
kesetaraan
hubungan pusat dan daerah
C.
meningkatkan
rasa bangga, demokrasi dan kesejahteraan daerah
D.
meningkatkan
pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat
57. Berikut ini merupakan dampak negatif dari pelaksanaan otonomi
daerah adalah ….
A.
munculnya sikap
egosentris di daerah
B.
pembangunan di
daerah melebihi di pusat
C.
berkembangnya
tindak kejahatan di tingkat pusat
D.
hilangnya
korupsi, kolusi dan nepotisme di pusat
58. Faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi
daerah adalah ….
A.
kemampuan
pejabat daerah dalam mengelola daerah
B.
sikap mental
dan partisipasi seluruh warga negara
C.
pengawasan dari
masyarakat lewat media massa dan lembaga politik
D.
ketersediaan
dana dari pemerintah pusat dan bantuan luar negeri
59. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah harus berorientasi
pada ….
A.
kondisi
lingkungan alam daerah
B.
kepentingan
rakyat di daerah
C.
kebutuhan
pemerintah daerah
D.
kehendak kepala
daerah
60. Badan Perwakilan Desa memiliki fungsi seperti berikut ini, kecuali
….
A.
menampung
aspirasi rakyat
B.
memilih kepala
desa
C.
membuat
peraturan dea
D.
mengayomi adat
istiadat
